Upaya meloloskan CLARITY Act, rancangan undang-undang yang bertujuan membangun kerangka regulasi jelas untuk aset digital di Amerika Serikat, kembali mengalami hambatan. Pemungutan suara cloture di Senat pada Selasa gagal mencapai ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan, dengan hasil akhir 49 berbanding 50. Kegagalan ini terjadi setelah sejumlah anggota Partai Demokrat menyatakan keberatan terkait investasi kripto milik Presiden Trump.

Meski demikian, Senator Thom Tillis mengajukan langkah untuk meninjau ulang hasil pemungutan suara tersebut, yang berarti masih terbuka peluang RUU ini diajukan kembali ke meja Senat di kemudian hari.

Sejumlah eksekutif industri kripto memberikan tanggapan beragam. Brad Garlinghouse, CEO Ripple, menilai regulator seperti SEC di bawah Ketua Paul Atkins dan CFTC di bawah Ketua Selig akan terus mengeluarkan aturan untuk mengisi kekosongan legislatif. Sementara itu, Abhishek Vaidyanathan, Chief Legal Officer NEAR, memperingatkan bahwa penolakan RUU ini membuat pelaku industri semakin bergantung pada panduan lembaga regulator dan berpotensi menunda kepastian hukum hingga 2027. Alvin Kan dari Bitget Wallet menyebut kegagalan ini memperpanjang ketidakpastian soal bagaimana aturan sekuritas, komoditas, dan transmisi uang diterapkan pada aset kripto. Di sisi lain, Orest Gavryliak dari 1inch menilai hasil ini sebagai penundaan, bukan keputusan final, karena pemungutan suara cloture masih bisa diajukan kembali.

Sinyal pesimisme pasar juga terlihat dari peluang di Polymarket untuk pengesahan CLARITY Act pada 2026, yang turun ke level 5 persen — titik terendah sejak Januari.