Upaya meloloskan RUU kerangka regulasi kripto CLARITY di Senat Amerika Serikat kembali menemui jalan buntu. Voting cloture yang digelar berakhir dengan hasil 49-50, jauh dari ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan. Sebagian besar anggota Partai Demokrat menolak RUU tersebut, salah satunya karena kekhawatiran soal investasi kripto milik Presiden Donald Trump.

Meski gagal, peluang belum sepenuhnya tertutup. Senator Thom Tillis mengajukan mosi untuk meninjau ulang hasil voting, sehingga proses legislasi masih mungkin dilanjutkan. Namun para pelaku industri terbelah pendapat soal apakah waktu yang tersisa di kalender Kongres masih cukup. Peluang RUU ini disahkan pada 2026 di platform prediksi Polymarket bahkan anjlok ke level 5%.

Dengan jalur legislasi tersendat, fokus industri kini bergeser ke lembaga regulator. Ketua SEC Paul Atkins, dalam forum Solana Policy Institute Summit, menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan aturan yang lebih jelas bagi aset kripto meski tanpa dukungan undang-undang baru. CFTC di bawah Ketua Selig disebut akan mengambil peran serupa.

CEO Ripple, Brad Garlinghouse, menyebut masih ada alasan untuk optimistis karena SEC dan CFTC akan terus bekerja mengisi kekosongan regulasi. Sementara itu, eksekutif dari NEAR dan 1inch mengingatkan bahwa tanpa payung hukum yang pasti, pelaku usaha kripto tetap bergantung pada diskresi administratif yang bisa berubah sewaktu-waktu.