Pada Selasa kemarin (23/05/2023), Kabinet Jepang resmi memutuskan untuk menegakkan tindakan AML alias Anti-Money Laundering di negaranya yang akan dimulai pada 1 Juni mendatang. 

Jepang rupanya sudah merevisi undang-undang pada bulan Desember lalu setelah tindakan AML-nya sempat dianggap tidak cukup baik dan sesuai dengan standar internasional. Namun kali ini, Jepang sudah membuat kerangka hukum yang lebih sejalan dengan standar peraturan crypto global.

Menurut laporannya, Jepang memasukan fitur penting seperti “Travel rule” atau peraturan perjalanan untuk bisa melacak hasil kriminal di industri crypto dengan lebih akurat. Aturan ini mengharuskan lembaga keuangan mana pun yang memproses transfer crypto lebih dari $3.000 untuk menyampaikan informasi pelanggan ke bursa atau institusi penerima. 

Data harus mencakup nama dan alamat pengirim dan penerima serta informasi akun. Singkatnya, Aturan ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan mengatasi masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam industri crypto.

Beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, sudah memperkenalkan peraturan Travel Rule lebih dahulu dalam rangka mengatur industri crypto. Badan pengawas seperti Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) di AS telah menerapkan aturan ini untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum anti-pencucian uang (AML) dan peraturan pendanaan terorisme (CTF). Jika pelanggar tidak mematuhi perintah korektif dari otoritas, mereka akan menghadapi hukuman pidana.

Gambar diambil dari Racool_studio on Freepik