Aset kripto semakin populer di Indonesia sebagai alternatif investasi yang menarik. Meskipun demikian, keberadaan aset kripto juga menimbulkan berbagai pertanyaan terkait legalitas dan regulasinya di tanah air. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, “Apakah Bitcoin legal di Indonesia?” Investor dan pelaku usaha perlu memahami kerangka hukum yang mengatur penggunaan serta perdagangan aset kripto untuk menghindari risiko hukum. Simak penjelasannya di artikel ini, hukum crypto di Indonesia dan regulasi kripto saat ini.

Status Legal Aset Kripto di Indonesia

Hukum crypto di Indonesia saat ini diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) di bawah Kementerian Perdagangan. Pada tahun 2019, BAPPEBTI mengeluarkan regulasi yang mengakui aset kripto sebagai komoditas digital yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka.

Hal ini berarti bahwa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya diakui secara resmi sebagai instrumen perdagangan, namun tidak dianggap sebagai alat pembayaran yang sah. Banyak orang bertanya, “Apakah Bitcoin legal di Indonesia?” Jawabannya adalah ya, tetapi hanya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan sebagai alat pembayaran.

Regulasi ini mencakup persyaratan bagi penyelenggara perdagangan aset kripto, termasuk kewajiban untuk memiliki izin resmi, menerapkan sistem keamanan yang ketat, serta melaksanakan kewajiban pencegahan pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT).

 

Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Aset Kripto

Pemerintah telah mengeluarkan hukum crypto di Indonesia dengan  rincian dalam mengatur dan mengawasi peredaran aset kripto di dalam negeri guna memastikan keamanan investor serta mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai regulasi dan kebijakan yang diterapkan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)

BAPPEBTI merupakan lembaga yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan pendirian platform perdagangan aset kripto yang harus terdaftar dan mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI. 

2. Bank Indonesia (BI)

Bank Indonesia memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan. BI menegaskan bahwa aset kripto seperti Bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia dan tidak diakui sebagai mata uang resmi. Oleh karena itu, BI melarang penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran dalam transaksi sehari-hari. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari risiko volatilitas tinggi dan potensi kerugian finansial yang dapat timbul akibat penggunaan aset kripto secara luas.

3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK bertanggung jawab mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk fintech dan teknologi keuangan yang berkaitan dengan aset kripto. OJK bekerja sama dengan BAPPEBTI mengatur hukum crypto di Indonesia yang mengatur pada perdagangan aset kripto mematuhi standar keamanan dan perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga mengeluarkan pedoman bagi perusahaan fintech yang ingin mengintegrasikan aset kripto dalam layanan mereka, memastikan bahwa inovasi teknologi tetap sejalan dengan regulasi yang ada.

4. Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC)

Sebagai bagian dari upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, pemerintah Indonesia mewajibkan platform perdagangan aset kripto untuk menerapkan kebijakan AML dan KYC yang ketat. Hal ini termasuk verifikasi identitas pengguna, pemantauan transaksi mencurigakan, dan pelaporan aktivitas keuangan yang tidak biasa kepada otoritas terkait. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem aset kripto yang aman dan transparan.

5. Regulasi Terbaru dan Inovasi

Pemerintah terus memantau perkembangan teknologi blockchain dan aset kripto untuk menyesuaikan regulasi yang ada untuk mengatur hukum crypto di Indonesia. Terkini, terdapat inisiatif untuk mengeksplorasi penggunaan teknologi blockchain dalam sektor pemerintahan, seperti sistem e-voting dan manajemen data kesehatan. 

Selain itu, pemerintah juga mendorong penelitian dan pengembangan dalam bidang aset kripto untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap relevan dan mendukung inovasi tanpa mengabaikan aspek keamanan dan stabilitas keuangan.

Baca juga: Apakah Aplikasi Pinjol Itu Legal itu Aman?

Dasar Hukum Regulasi Perdagangan Kripto

Perdagangan aset kripto di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Berikut adalah dasar hukum utama yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018
3. Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2019
4. Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019
5. Peraturan BAPPEBTI Nomor 6 Tahun 2019
6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 9 Tahun 2019
7. Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2020
8. Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020
9. Peraturan BAPPEBTI Nomor 11 Tahun 2022
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024

Meski sudah memiliki regulasi, masih banyak orang bertanya, “Apakah Bitcoin legal di Indonesia?” Sebagai komoditas yang diatur oleh BAPPEBTI, Bitcoin legal untuk diperdagangkan, tetapi tidak bisa digunakan untuk transaksi pembayaran.

Aplikasi Beli Bitcoin yang Legal dan Transparan di Indonesia

Jika kamu mencari platform yang aman untuk membeli dan menjual Bitcoin, penting untuk memilih aplikasi yang sudah terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI.

Reku adalah salah satu aplikasi jual beli Bitcoin yang legal dan transparan di Indonesia. Banyak investor yang bertanya, Apakah Bitcoin legal di Indonesia? dan jawabannya bisa ditemukan di platform seperti Reku yang sudah berizin resmi.

Beberapa bukti bahwa Reku adalah platform yang legal dan aman:

• Terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI, sehingga transaksi dilakukan sesuai regulasi pemerintah.
• Menerapkan kebijakan AML dan KYC untuk memastikan identitas pengguna diverifikasi dengan ketat.
• Keamanan tinggi dengan enkripsi data untuk melindungi aset pengguna.
• Dukungan pelanggan yang responsif, membantu pengguna dalam setiap transaksi.

Gabung bersama jutaan pengguna lain di Reku, aplikasi crypto Indonesia yang menawarkan fitur staking crypto dan trading yang aman. Download aplikasi Reku sekarang dan mulai berinvestasi!