Otoritas federal Amerika Serikat, yakni kantor jaksa AS untuk Manhattan bersama divisi kriminal Departemen Kehakiman di Washington, dilaporkan tengah menyelidiki apakah Binance melanggar sanksi AS terhadap Iran dengan membiarkan sejumlah transaksi tetap berjalan di platformnya. Fokus penyelidikan kali ini adalah apakah exchange tersebut mengetahui dan secara sengaja membiarkan transaksi yang melanggar sanksi tersebut berlangsung.

Binance menegaskan bahwa pihaknya menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran sanksi dan menyatakan akan terus bekerja sama dengan penegak hukum dalam proses ini.

Kasus ini menambah panjang catatan hukum Binance terkait isu sanksi Iran. Pada 2023, exchange tersebut mengaku bersalah atas pelanggaran hukum perbankan dan sanksi, membayar denda sebesar 4,3 miliar dolar AS, serta menerima pengawasan dari dua monitor korporat independen. Pendiri sekaligus mantan CEO Binance, Changpeng Zhao, saat itu mundur dari jabatannya, menjalani empat bulan masa tahanan, dan kemudian menerima grasi presiden pada 2025.

Isu ini kembali memanas setelah laporan pada Februari 2026 menyebut tim investigasi internal Binance sempat menemukan aliran dana lebih dari 1 miliar dolar AS ke entitas yang terkait Iran, sebelum para penyelidik tersebut diberhentikan. Binance membantah angka itu pada Maret 2026, menyatakan dana yang benar-benar sampai ke dompet terkait Iran paling banyak hanya 126,1 juta dolar. Terbaru, pada September 2026, jaksa mengajukan permohonan penyitaan dana senilai 61 juta dolar yang diduga berasal dari penjualan minyak ilegal Iran dan dicuci melalui platform Binance.