Para senator Partai Republik di AS merilis draf revisi setebal 635 halaman dari CLARITY Act, RUU yang mengatur struktur pasar aset kripto, sebagai “tawaran final” kepada Partai Demokrat menjelang voting prosedural yang dijadwalkan Selasa pukul 14:15 waktu setempat. Draf terbaru ini memuat ketentuan etika yang didukung Presiden Donald Trump, termasuk larangan bagi pejabat federal, hakim, dan pasangan mereka untuk menerbitkan, mensponsori, atau memegang kepentingan signifikan dalam aset digital. Jaksa agung negara bagian diberi wewenang penegakan hukum, dengan sanksi perdata hingga $500.000 atau 20% dari nilai transaksi, mana yang lebih besar, dan aturan ini mulai berlaku 360 hari setelah RUU disahkan.

Selain itu, revisi ini memberi Menteri Keuangan wewenang membatasi reward stablecoin jika bank-bank komunitas mengalami penurunan deposito signifikan, dengan wewenang tersebut berlaku selama 18 bulan pasca pengesahan. Ketentuan dalam Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA) juga diperluas sehingga perlindungan bagi developer kini turut mencakup miner dan validator, sekaligus memperketat aturan terkait conflict of interest dan affiliate trading.

Draf ini merupakan hasil negosiasi bipartisan selama setahun dan menggabungkan 126 perubahan yang diminta pihak Demokrat. Trump disebut menyetujui secara sukarela pembatasan etika tersebut. Di pasar prediksi Polymarket, peluang RUU ini lolos sempat naik ke 35% pada Senin, level tertinggi sejak akhir Juli.